KASUS DUGAAN KORUPSI YANG DIUNGKAP DAN DIKAWAL OLEH KP2KKN TAHUN 1998 - 2009

Tahun 1998 :
Kasus dugaan KKN Djoko Sudantoko, S.Sos sewaktu menjabat Bupati Banyumas (Wagub II Jawa Tengah) dalam kasus dugaan korupsi Ruislag Tanah Bengkok

Kasus dugaan korupsi di BPD Jateng (yang melibatkan Panoet Harsono – Dirut BPD) :
- Kasus korupsi pengadan mesin cetak merek Heidelberg - Jerman untuk percetakan PP Tunggal senilai Rp. 561 Jt.
- Kasus korupsi pembangunan Kantor Cabang BPD di Pati, Kudus, Purbalingga senilai Rp 15,5 M
- Pengadaan biaya Sewa Beli Gedung Cabang Utama BPD di Majapahit Mall Semarang dan 8 cabang lain senilai Rp 3,9 M

Dan kasus kasus lainnya :
- Kasus dugaan penggelapan dana BPD Jateng pada BHS Semarang.
- Kasus dugaan korupsi dana Yayasan BPD
- Kasus dugaan kolusi dalam kredit di BPD
- Kasus dugaan korupsi dalam pembangunan gedung STIR BPD
- Kasus dugaan korupsi Ruislag Gedung GRIS Semarang
- Kasus dugaan korupsi pembangunan BPD Tower
- Kasus dugaan korupsi bunga jasa giro kas Pemda Jateng di BPD

Kasus dugaan korupsi pengadaan 100 Mobil Timor (mobil dinas anggota DPRD Jateng) yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Suwardi)

Kasus pembebasan Tanah Desa Tembalang untuk Kampus UNDIP

Kasus dugaan suap (pemberian) Mobil Kijang LGX sebanyak 72 mobil oleh Walikota Semarang (Sutrisno Soeharto) kepada para Pejabat Eselon IV Kodya Semarang senilai Rp 5 M yang berasal dari APBD

Tahun 2009 :
Kasus korupsi pembangunan Embarkasi/Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali senilai Rp 20,465 M dengan modus penunjukan langsung

Kasus dugaan korupsi di PDAM Kodya Semarang senilai Rp 20 M yang melibatkan Sutrisno Suharto (Walikota Semarang)

Kasus Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Kasus dugaan Korupsi di Kanwil Depdikbud Jateng

Kasus dugaan korupsi pembangunan Lapangan Golf Sendang Mulyo senilai Rp 2,5 M

Kasus raibnya Tanah Wakaf (Bondo Masjid Besar Kauman Semarang)

Kasus korupsi di PDAM Jateng senilai Rp 4,793 M, dengan tersangka Dra. Sita Setyaningsih dan Ir. Soedarjo

Kasus penyimpangan beras (Penyelundupan Beras) Poltabes Semarang merencanakan SP3 terhadap empat tersangka : Rao Seng Goen, Akiang, Denis Gunawan, Dremo Sihono

Kasus dugaan mark up dana pembelian Mobil Kijang sebanyak 72 mobil untuk para pejabat di Kodya Semarang yang dianggarkan dalam APBD tahun 1998-1999

Kasus dugaan Suap Hakim PN Sukoharjo dalam kasus perdata No 59/Pdt.G/1999/PN Skh. (Hakim Hartono, SH)

Kasus dugaan penyimpangan dalam lelang proyek di PLN Distribusi Jateng Periode 1999/2000

Tahun 2000 :
Kasus dugaan mark up dana PON XV yang dilakukan oleh KONIDA Jateng sebesar Rp 2 M

Kasus dugaan penyelewengan Askes Boyolali

Kasus Ijasah Palsu Bupati Sragen terpilih (Untung Sarono Wiyono Sukarno) periode 2000-2005

Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek swastanisasi pengadaan air bersih di PDAM Semarang dengan PT TKS (Tirto Kendogo Santoso)

Kasus dugaan penyimpangan/penggelapan Tanah Bengkok Kodya Semarang senilai Rp 21 M yang melibatkan para mantan pejabat. Antara lain Sutrisno Suharto (Walikota Semarang) : tanah eks bengkok Kelurahan Bangetayu Wetan, Genuk, Pandean Lamper, Gayamsari, Gedawang, Banyumanik, Pudak Payung, Pedalangan, Srondol Wetan dengan total 42 Ha

Tahun 2001:
Kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan (suap) kepada Bupati Karanganyar (Soedharmadji, SH) yang dilakukan para pengusaha yang hendak mengajukan ijin prinsip dan ganguan (HO)

Kasus dugaan penyimpangan/penyunatan dana keagamaan untuk tempat ibadah (dana bantuan dari APBD 2001) yang melibatkan Anggota DPRD Jateng (Hj Maftuhah) senilai Rp 160 Jt

Kasus dugaan penyelewengan dana INGUB untuk pembangunan Jembatan Wedarijaksa, Kec. Wedarijaksa – Pati senilai Rp 600 Jt (Proyek Fiktif dalam APBD Perubahan 2001)

Kasus penyimpangan dana KUT sebesar Rp 4,3 M yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Abadi Kaliwungu Kendal

Kasus dugaan KKN Hendrawan (Sekwilda Jawa Tengah)

Kasus dugaan korupsi (keterlambatan penyelesaian) dalam pembangunan/pelebaran/peningkatan jalan Klaten – Kartasura sepanjang 21 KM yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 72,572 M (Proyek Heavy Loaded Road Improvement Project)

Kasus Dana Mobilitas DPRD Jawa Tengah sebesar Rp 95 Jt/per orang dalam APBD 2000 dan 2001 total senilai Rp 9,5 M yang berasal dari Pos Taktis

Kasus pengadaan Mobil Dinas bagi Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi dan Komisi DPRD Jateng senilai Rp 18,599 M (Mobil Dinas Honda CRV dan Escudo untuk 22 Anggota Dewan)

Kasus Anggota DPRD Jateng Nglencer (Kunjungan Kerja ke Luar Negeri setelah meloloskan LPJ Gubernur Jateng) dari APBD TA 2001

Tahun 2002 :
Kasus THR DPRD Jateng dalam sisa dana anggaran APBD 2002; 20 juta rupiah perorang, senilai Rp 2 M

Kasus dugaan suap Walikota Semarang (Sukawi Sutarip) bagi-bagi uang Rp 20 juta per orang kepada 45 orang anggota DPRD Kodya Semarang untuk THR Lebaran 1423 H

Kasus Dana Purnabakti DPRD Jawa Tengah senilai Rp 10 M masing masing Anggota DPRD menerima Rp 100 Jt dengan dasar hukumnya Perda No. 14/2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Prov Jateng dan dalam Perda No. 15/2002 sebesar Rp 5 M serta Perda No. 10/2002 sebesar Rp 5 M sebagai Tambahan Tunjangan Dana Purnabakti DPRD Jateng

Kasus dugaan korupsi Dobel Anggaran pada pos anggaran belanja dan sekretariat DPRD Jateng senilai Rp 50 M

Kasus dugaan Money Politic dalam jelang pilkada Karanganyar yang dilakukan oleh calon bupati Goenardi Wirdjo Soekarjo

Kasus dugaan suap/korupsi dalam proses penyelidikan kasus korupsi PUSKUD Jateng

Kasus Ruislag SMK 7- SMK 8 Semarang

Tahun 2003 :
Kasus Munawaroh versus Gubernur Jateng Mardiyanto tentang DTT senilai Rp 15 M untuk Pilgub 2003-2008

Kasus dugaan Dana Komisi A dari Kesbanglinmas yang dibagi-bagi kepada 17 Anggota Komisi A DPRD Jateng masing-masing Rp 50 juta

Kasus Lelang Kendaraan Dinas Pemprov Jateng sebanyak 456 mobil

Kasus Piknik ke Bali yang melibatkan 70 Ormas dan LSM di Jateng

Kasus Kunjungan Kerja Fiktif Komisi E DPRD Surakarta

Kasus Kunjungan Kerja DPRD Jateng Komisi A, B, C D & E ke Manca Negara sebanyak 12 kali senilai Rp 16,4 M

Kasus korupsi dana Ongkos Jahit Seragam untuk karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Klaten

Kasus dugaan Duplikasi Anggaran dalam APBD 2002 Kabupaten Pekalongan (Kajen)

Kasus dugaan korupsi Dana Operasional Fraksi pada APBD 2003 senilai Rp 17,12 M

Kasus dugaan Pengalihan Dana Saving (hasil pemangkasan proyek RAPBD 2003) senilai Rp 46 M yang dilakukan Komisi D

Kasus Lelang 9 mobil dinas Pemda Kab Semarang

Kasus dugaan korupsi dalam Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar 40% (melanggar Perda No 5/2003)

Kasus dugaan Penyelewengan Proyek-proyek kerjasama Pemprov Jateng dengan ADB (Asian Development Bank)

Kasus Mafia Peradilan (suap) KPN Semarang (HR Sukandar, SH)

Tahun 2004 :
Kasus dugaan Difisit Anggaran yang dianggarkan Eksekutif dalam APBD Perubahan 2004 senilai Rp 169,2 M

Kasus dugaan korupsi Dobel Anggaran DPRD Jateng (kasus APBD 2003) senilai 14,8 M

Kasus dugaan korupsi Pengadaan Mobil Dinas Pemprov Jateng yang dianggarkan dalam APBD 2004 senilai Rp 7,8 M untuk pengadaan 34 mobil dinas

Kasus dugaan korupsi Pengadaan Pakaian dinas DPRD Jawa Tengah senilai Rp 653 juta dalam APBD 2004

Kasus Ijasah Palsu Bupati Pati (Tasiman)

Kasus mobil dinas pejabat Pemprov/dhem-dheman mobil (Sekda Drs. Hendrawan dan kepala dinas DPU Ir. Tasabar Mochtar)

Kasus dugaan korupsi di PT KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma)

Tahun 2005 :
Kasus Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Jateng sebesar Rp 65 Jt per orang

Kasus dugaan korupsi di SPBU Tingkir Salatiga dalam pembayaran DO (Delivery Order) senilai Rp 10,3 M

Kasus dugaan korupsi APBD Kota Salatiga TA 2004 senilai Rp 2,395 M

Kasus pengadaan 38 Mobil Dinas Pemkot dan DPRD Semarang dalam Raperda Perubahan Tahun 2005 senilai Rp 4,55 M

Kasus Putusan Percobaan PN Semarang dalam kasus korupsi APBD Jawa Tengah TA 2003 (Mardijo Cs) dan kasus korupsi dobel anggara APBD Kota Semarang (Ismoyo Cs)

Tahun 2006 :
Kasus dugaan korupsi mark down Retribusi Pelelangan Ikan yang terjadi di TPI II Klidang Lor Kab. Batang senilai Rp 2 M

Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib BP Kota Salatiga APBD TA 2003 dan 2004 senilai Rp 17,6 M
Kasus suap (Bandengate) kepada Kejari Semarang

Kasus dugaan penyelewengan Pengadaan Jasa di PTPN IX (Persero) Semarang

Kasus dugaan korupsi Pengadaan Buku Paket SD/MI dari APBD 2004 (Kasus fee 650 jt atas Pengadaan Buku Ajar Kab. Semarang) senilai Rp 3,3 M

Kasus dugaan korupsi APBD Prov Jawa Tengah TA 2003 senilai Rp 14,8 M (Kasus Tahap ke- II)

Kasus dugaan korupsi Dana Asuransi Fiktif DPRD Kota Semarang TA 2003 senilai Rp 1,7 M

Kasus pengadaan Mobil Dinas Kab Kendal dalam APBD Perubahan 2006

Kasus dugaan korupsi APBD Salatiga TA 2000 – 2003 senilai Rp 1,3 M

Kasus pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT)

Kasus dugaan korupsi Beasiswa Fiktif (Beasiswa Walikota Semarang Tahun 2003) yang diduga melibatkan Walikota Semarang Sukawi Sutarip

Kasus dugaan korupsi APBD Kab Boyolali TA 2004 senilai Rp 3,4 M

Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Wage Adiwinangun Ngadirejo Kab Temanggung senilai Rp 8,1 M

Tahun 2007 :
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Kaliwungu Kec Kaliwungu Kab Semarang senilai Rp 1,17 M

Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Balai Pustaka (BP) Kota Salatiga TA 2003 senilai Rp 17,6 M (nilai proyek)

Kasus dugaan pengumuman lelang fiktif (palsu) di harian Media Indonesia dan Radar Kudus untuk pengadaan barang dan jasa di Kab Rembang dalam APBD TA 2006

Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib Kab Grobogan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK terbitan Balai Pustaka yang berasal dari APBD TA 2004 senilai Rp 36 M

Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar unruk SD – SLTA terbitan PT Balai Pustaka (BP) Kab Sukoharjo TA 2003 (nilai proyek pengadaan buku Rp 10 M) & TA 2004 (nilai proyek pengadaan buku Rp 2 M)

Kasus dugaan suap atas penanganan kasus penyelundupan dua container berisi 8.400 ponsel milik PT Wiwatex Pekalongan tahun 2005 yang diterima oleh Kacabjari Pelabuhan tanjung Emas Semarang (M Hairul Arifin SH)

Kasus dugaan kurang transparannya penggunaan anggaran dalam proyek Semarang Pesona Asia Kota Semarang dalam APBD TA 2007 senilai Rp 3 M dan dana dana yang diperoleh dari sponsorship

Kasus dugaan korupsi APBD Prov Jawa Tengah TA 2003 senilai Rp 14,8 M (Kasus Tahap ke- III)

Tahun 2008 :
Kasus dugaan indikasi/manipulasi/korupsi dalam operasi pasar minyak goreng Kota Semarang

KP2KKN mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk segera melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas Putusan Mahkamah Agung dalam kasus dugaan Korupsi APBD Jateng TA 2003 atas nama terdakwa Mardijo Bin Sontodimedjo

Kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah BPR – BKK Kota Semarang

KP2KKN mendesak Mahkamah Agung melakukan Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim PN. Purwokerto yang mengadili kasus dugaan korupsi APBD Banyumas TA 2002 dan 2005

Kasus dugaan penyelewengan dana BLT di Provinsi jawa Tengah
KP2KKN mendesak segera dikeluarkannya Surat Ijin Presiden untuk memeriksa 4 (empat) kepala daerah : Bupati Batang, Bupati Purworejo, Walikota Semarang dan Walikota Magelang
Kasus dugaan korupsi 4 kepala daerah : Bupati Batang, Bupati Purworejo, Walikota Semarang dan Walikota Magelang yang Surat Ijin Presiden belum keluar

Tahun 2009 :
KP2KKN mendesak Mahkamah Agung melakukan Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim PN. Surakarta telah memvonis bebas terhadap 6 (enam) mantan anggota DPRD Surakarta periode 1999-2004 yakni Gunawan M. Su’ud, Zainal Arifin, Sahil Al Hasni, KRMH Satryo Hadinagoro, Bambang Rusiantono dan James August Pattiwael, yang terkait dengan kasus pidana korupsi APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2003.

Kasus dugaan pungutan yang tidak transparan dan tidak ada dasar hukum di PLN Distribusi Jateng-DIY (kasus PPOB)

Kasus dugaan Pemotongan Dana Bansos Prov Jateng dalam APBD TA 2008

Kasus dugaan KKN dalam Proyek Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga

Kasus Penyertaan Modal Pemkot Semarang ke PT Mahesa Jenar

Kasus dugaan korupsi APBD Pati TA 2003 (kasus Double Anggaran APBD Pati TA 2003 pada pos pembiayaan LPj 2002 Dan Bantuan Pihak Ketiga) senilai Rp. 1,7 M

Kasus dugaan pemerasan terhadap Sdr. Ahmadi SH (Ketua Komisi I DPRD Kota Salatiga Periode 1999-2004 dan salah satu tersangka kasus dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Buku Ajar PT. Balai Pustaka dalam APBD TA 2003 – 2004 Kota Salatiga) pada saat penyidikan berlangsung yang dilakukan oleh KASAT RESKRIM POLRES SALATIGA AKP PRATOMO (sekarang Anggota SAT TIPITER POLDA JATENG)

Kasus dugaan KKN dalam pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Ngalian – Mijen dengan pagu anggaran senilai Rp.28.693.005.000 dari APBD Kota Semarang TA 2009.

Kasus dugaan korupsi BANSOS Provinsi Jawa Tengah sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5 Miliar

Kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal PT RBSJ dari APBD TA 2006 dan TA 2007 senilai Rp. 35 Miliar.

Bottom of Form